Merdeka.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan, seorang diplomat Indonesia dalam pelatihannya ditanamkan bahwa harga diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Pernyataan ini diungkapkan menyusul pemberitaan Nara Masista Rakhmatia, diplomat Indonesia, yang dengan tegas menjawab pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, yang menuding Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat di Papua, khususnya Papua Barat.
Pria akrab disapa Tata ini menjelaskan, pernyataan PM Kepulauan Solomon ini tidak melihat kenyataan yang ada di Papua sendiri.
"Sebagai diplomat, kita diajarkan bahwa NKRI adalah harga mati," ucap Tata, saat ditemui di Workroom, Jakarta, Kamis (29/9).
Nara sendiri menjawab pernyataan PM Solomon tersebut dengan jawaban cukup tegas. Dia mengatakan pernyataan Manasseh berbau politik yang mengalihkan isu di negaranya sendiri.
"Pernyataan mereka yang bermotif politik itu dibuat untuk mendukung kelompok separatis di Papua Barat yang kerap melanggar ketertiban dan melakukan serangan bersenjata," ujar diplomat 34 tahun.
"Itu adalah pelanggaran kedaulatan negara. Sungguh tidak elok dan berbahaya jika suatu negara menyalahgunakan forum PBB, termasuk pertemuan majelis umum ini," ujar Nara.
Di Sidang Umum PBB di New York, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pelanggaran hak asasi di Papua terjadi karena rakyat Papua ingin merdeka.
"Pelanggaran hak asasi di Papua Barat dan keinginan untuk merdeka adalah dua sisi dari koin yang sama," ujar Manasseh.
"Banyak laporan pelanggaran hak asasi di Papua Barat berhubungan dengan keinginan untuk merdeka lantaran pelanggaran itu dilakukan oleh Indonesia yang membungkam segala bentuk oposisi," kata dia.
Pria akrab disapa Tata ini menjelaskan, pernyataan PM Kepulauan Solomon ini tidak melihat kenyataan yang ada di Papua sendiri.
"Sebagai diplomat, kita diajarkan bahwa NKRI adalah harga mati," ucap Tata, saat ditemui di Workroom, Jakarta, Kamis (29/9).
Nara sendiri menjawab pernyataan PM Solomon tersebut dengan jawaban cukup tegas. Dia mengatakan pernyataan Manasseh berbau politik yang mengalihkan isu di negaranya sendiri.
"Pernyataan mereka yang bermotif politik itu dibuat untuk mendukung kelompok separatis di Papua Barat yang kerap melanggar ketertiban dan melakukan serangan bersenjata," ujar diplomat 34 tahun.
"Itu adalah pelanggaran kedaulatan negara. Sungguh tidak elok dan berbahaya jika suatu negara menyalahgunakan forum PBB, termasuk pertemuan majelis umum ini," ujar Nara.
Di Sidang Umum PBB di New York, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pelanggaran hak asasi di Papua terjadi karena rakyat Papua ingin merdeka.
"Pelanggaran hak asasi di Papua Barat dan keinginan untuk merdeka adalah dua sisi dari koin yang sama," ujar Manasseh.
"Banyak laporan pelanggaran hak asasi di Papua Barat berhubungan dengan keinginan untuk merdeka lantaran pelanggaran itu dilakukan oleh Indonesia yang membungkam segala bentuk oposisi," kata dia.
No comments:
Post a Comment