Presiden Jokowi: Akan Ada Kebijakan Makro Kebudayaan Indonesia

Presiden Joko Widodo (Foto: Grandyos Zafna)

Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar diskusi dengan para budayawan membincangkan berbagai permasalahan kebudayaan di Indonesia. Hasil dari pertemuan itu, Presiden sepakat untuk menyusun kebijakan makro pendidikan Indonesia, sehingga program bukan hanya fokus ke infrastruktur.

"Ya saya kan berkumpul dengan beliau-beliau dalam rangka mendengar masukan-masukan, input-input mengenai proses pembudayaan manusia-manusia Indonesia. Karena kita kan selalu, terlalu sering bicara infrastruktur yang keras, jalan, jembatan, pelabuhan. Tidak pernah kita berbicara mengenai infrastruktur lunak yaitu kebudayaan. Apapun itu harus ada keseimbangan," kata Jokowi di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Jokowi menjelaskan, para budayawan memberikan banyak masukan kepadanya. Budayawan, disebut Jokowi sedikit 'menyentilnya' karena terlalu sering membahas pembangunan infrastruktur, politik dan ekonomi. Padahal, kebudayaan juga perlu diperhatikan untuk pengembangan manusia Indonesia.

"Ya keseimbangan antara infrastruktur yang keras dan tidak keras. Ini lah yang tadi kita bicarakan dengan budayawan. Kita berharap nanti ada tahapan-tahapan menuju ke proses kebijakan makro kebudayaan Indonesia. Akan seperti apa? Tadi saya juga sudah minta tolong, minta masukan agar arahnya itu betul. Karena kita harus memulai itu," jelasnya.

"Jangan kita terus bicara masalah ekonomi, politik, kita lupa bahwa ada sisi budaya yang juga harus kita perhatikan sehingga ada kebijakan makro kebudayaan Indonesia. Ini yang akan kita rumuskan bersama-sama," imbuh Jokowi.

Selama berdiskusi dengan para budayawan, Presiden membuat catatan-catatan kecil. Berbagai saran dari Butet Kertarajasa dkk diterima Presiden dan akan dipertimbangkan.

"Ini coret-coretannya sampai seperti ini. Ya misalnya masalah menumbuhkan kembali kesusasteraan kita, kemudian menghayatkan kembali diplomasi budaya kita, membangun pusat kebudayaan tapi tidak di wilayah urban tetapi juga di desa sehingga muncul pusat kebudayaan tak hanya di kota tetapi juga di daerah. Saya kira banyak sekali nanti kebijakan makro kebudayaan kita dalam rangka proses pembudayaan manusia," urainya.

Diskusi antara Presiden dan budayawan berjalan selama 2 jam dan sangat cair. Dari luar ruangan, terdengar beberapa kali suara tertawa. Adapun budayawan yang hadir pada diskusi itu antara lain Karlina Supeli (Jakarta), Edi Sedyawati (Jakarta), Sri Edi Swasono (Jakarta), Mohammad Sobary (Jakarta), Jim Supangkat (Bandung), Ishak Ngeljaratan (Makassar), Arswendo Atmowiloto (Jakarta), Franz Magnis Suseno (Jakarta), Susanto Mendut (Magelang), Jean Couteau (Bali), Toety Herati (Jakarta), Al-Azhar (Riau), Tatang Ramadhan Bouqie (Jakarta), Edy Utama (Padang), Teuku Kemal Fasya (Aceh), Renny Jayusman (Jakarta) Garin Nugroho (Jakarta), Sys Ns (Jakarta), Djaduk Ferianto (Jogya), Nasirun (Jogya), Ahmad Tohari (Banyumas) , Butet Kertaradjasa (Jogya), Sardono Waluyo Kusumo (Jogya), Png Hari Wahyu (Jogya), Acep Zamzam Noer (Tasikmalaya) Radhar Panca Dahana (Jakarta), Sei Warso Wahono, Aisne Yanto dan Mudji Sutrisno.


(Hbb/rni)